Pendamping PKH diminta dorong KPM mampu untuk keluar

Kamis, 21 Maret 2019 21:35 WIB

Wakil Bupati Blora H. Arief Rohman menyalami peserta rapat koordinasi. Dalam rapat ini Wakil Bupati meminta petugas pendamping PKH mendorong PKM yang sudah mampu untuk keluar dari daftar penerima bantuan. 

BLORA (mustika.wartablora.com)—Wakil Bupati Blora H. Arief Rohman meminta petugas pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mendorong keluarga penerima manfaat (KPM) yang mampu agar bersedia tak lagi masuk dalam daftar penerima bantuan. Permintaan ini diutarakan Wakil Bupati saat rapat koordinasi (rakor) teknis pelaksana PKH tahun 2019, Kamis (21/3/2019).

“Tolong dibantu agar KPM yang sudah mampu bisa mengundurkan diri, dan diganti dengan keluarga lainnya. Karena masih banyak keluarga kurang mampu yang belum masuk daftar penerima manfaat. Kami bersama Bapak Bupati ingin semua bantuan sosial tepat sasaran sehingga pada akhir masa jabatan nanti tingkat kemiskinan Blora bisa keluar dari zona merah Jawa Tengah,” kata Wakil Bupati kepada peserta rapat yang salah satunya terdiri petugas pendamping PKH.

Selain mendorong keluarnya KPM yang sudah mampu, Wakil Bupati juga menekankan untuk dilakukan perbaikan data penerima bantuan PKH sehingga tepat sasaran.

“Berdasarkan laporan yang masuk, masih banyak bantuan PKH yang tidak tepat sasaran. Selain itu ada juga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah mampu namun tidak mau mengundurkan diri dari daftar penerima bantuan. Oleh sebab itu, pendamping PKH bersama Kepala Desa harus bisa bersinergi agar penyalurannya bisa berjalan dengan baik,” kata Wakil Bupati.

“Jika ada kesulitan administrasi, kami siap membantu. Jadwalkan rakor di masing-masing kecamatan untuk rembugan bersama sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara Kepala Desa dan Pendamping PKH,” lanjut Wakil Bupati yang juga bertindak sebagai Ketua Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Blora ini.

Diketahui bersama tingkat Kemiskinan Blora pada tahun 2018 kemarin masih di angka 11,90 persen, angka itu masuk zona merah Jawa Tengah karena berada di atas rata-rata provinsi yang sebesar 11,32 persen.

Pernyataan Wakil Bupati itupun diperkuat oleh Kepala Dinsos P3A, Sri Handoko S.Sos, M.Si yang menyampaikan bahwa hingga kini masih banyak usulan keluarga kurang mampu belum bisa masuk KPM.

“Masalah utama yang menjadi kendala kami saat ini adalah masih banyaknya KPM yang tidak tepat sasaran. Dimana pada tahun 2018 jumlah KPM PKH dan non PKH yang sudah menerima bantuan sejumlah 75.0602 KPM,” ungkap Sri Handoko, S.Sos, M.Si.

Pihaknya meminta Kepada Desa atau Kelurahan untuk mengadakan musdes agar program PKH ini lebih tepat sasaran.

“Pendamping PKH diharapkan dapat memandirikan KPM, minimal satu pendamping 1 Keluarga PKH. Dengan jumlah pendamping sebanyak 145, maka minimal dapat memandirikan KPM PKH sejumlah 145 keluarga,” lanjut Sri Handoko, S.Sos, M.Si.

Menurutnya PKH mulai 2014 hingga kini terjadi kenaikan dana di setiap tahunnya. Permasalahan selanjutnya adalah KPM yang sudah mampu tidak mau mengundurkan diri. Sehingga banyak yg masuk namun tidak ada yang keluar, padahal dari hasil survey tingkat Kemiskinan Blora terus menurun meskipun di Jawa Tengah masih dalam zona merah. (Tim Berita Humas Protokol Setda Blora)