Cek kesiapan Pemkab Blora tanggulangi bencana, DPRD Jateng ingin ada Destana

Senin, 06 Januari 2020 19:10 WIB

Bupati Blora H. Djoko Nugroho menyampaikan sambutannya kepada Komisi E DPRD Jawa Tengah yang mengunjungi Blora, Senin (6/1/2020) untuk mengecek kesiapan pemerintah setempat dalam menanggulangi adanya bencana alam.

BLORA (mustika.wartablora.com)—Komisi E DPRD Jawa Tengah mengecek kesiapan jajaran Pemerintah Kabupaten Blora dalam menanggulangi adanya bencana alam. Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah, Abdul Hamid, Senin (6/1/2020), bersama sekretarisnya, Sri Ruwiyati dan sejumlah anggotanya mengunjungi Blora untuk mengecek kesiapan tersebut. Dihadapan Bupati Blora H. Djoko Nugroho dan jajarannya, Hamid meminta Pemkab Blora menyiapkan desa-desa tangguh bencana (desata) di beberapa desa yang masuk dalam kategori desa rawan bencana banjir maupun angin puting beliung.

"Apakah di Blora sudah ada destana? Jika belum maka bisa segera dirintis. Destana ini penting, agar masyarakat yang tinggal di desa berpotensi bencana paham langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan ketika bencana datang. Lakukan penyuluhan, bimbingan dan pelatihan tanggap bencana kepada masyarakat," kata Hamid.

"Pada dasarnya," kata Hamid, "Jawa Tengah merupakan laboratorium bencana. Segala jenis bencana alam, potensinya ada di Jawa Tengah. Blora sebagai bagian dari Jawa Tengah juga harus siap menghadapi potensi bencana yang ada di wilayahnya, terlebih saat musim hujan. Kami ingin agar Kabupaten juga sigap."

Menanggapi hal itu, Bupati Djoko Nugroho pun mengapresiasi besarnya perhatian Komisi E DPRD Jateng yang sudah bersedia datang ke Blora guna mengetahui kesiapan penanggulangan bencana di Kabupaten yang separuh wilayahnya berupa hutan jati ini.

“Pertama-tama kami ucapkan selamat datang di Kabupaten Blora. Blora ini bukan pantura dan bukan pansela, kondisi geografisnya separuh hutan jati negara. Untuk potensi bencananya yang besar adalah kekeringan, banjir luapan sungai dan angin puting beliung. Alhamdulillah semuanya bisa tertangani dengan baik melalui berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan dari BPBD bersama OPD teknis terkait,” ucap Bupati.

Menurut Bupati, pencegahan dan penanggulangan bencana di Blora tidak hanya melibatkan OPD teknis di jajaran Pemkab saja, namun juga lintas sektoral dengan melibatkan jajaran TNI (baik Kodim maupun Yonif 410/Alugoro) bersama Polri (Polres Blora), serta para relawan dari beragam komunitas.

“Terkait usulan Desa Tangguh Bencana (Destana), ini usulan bagus. Akan segera kami tindaklanjuti untuk dirintis mulai sekarang. Saya minta BPBD bisa segera berkoordinasi tentang hal ini. Agar kesiapan penanggulangan bencana bisa semakin bagus,” terang Bupati.

Sedangkan untuk meminimalisir potensi bencana banjir dan kekeringan, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan lintas sektor untuk meningkatkan kegiatan penghijauan (penanaman pohon) di lahan terbuka. Dimana di hari yang sama juga sedang dilakukan rakor penghijauan di Polres Blora.

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Blora, Sunardi, menjelaskan bahwa pihaknya tahun ini sedang menyiapkan rintisan Desa Tangguh Bencana (Destana).

“Tentang Destana, kali ini sedang dipersiapkan. Setidaknya ada delapan desa yang akan dilatih dan dirintis sebagai Desa Tangguh Bencana di tahap pertama. Desa-desa ini akan kami pilih di desa yang memiliki potensi bencana alam baik banjir, angin puting beliung, kekeringan maupun tanah longsor. Sedang kami petakan,” jelas Sunardi.

Selain mempersiapkan pembentukan Destana, pihaknya juga terus melakukan upaya preventif lainnya baik berupa sosialisasi kepada masyarakat tentang tanggap bencana maupun apel bersama.

“Sosialisasi kepada masyarakat kami lakukan melalui Pameran Pembangunan yang dilaksanakan bulan Desember kemarin, Sedangkan Apel Kesiapsiagaan Bencana telah dilaksanakan bulan November 2019 lalu guna mengantisipasi datangnya musim hujan yang dilanjutkan simulasi penanganan angin puting beliung,” lanjut Sunardi.

Pihaknya juga menyampaikan bahwa di bulan November 2019 kemarin juga terjadi angin puting beliung di Kecamatan Randublatung yang mengakibatkan 10 rumah warga rusak berat. Bantuan sudah disalurkan, dan mengajukan bantuan bedah rumah ke BPBD Provinsi Jawa Tengah yang saat ini sedang proses verifikasi.

“Untuk pengaduan dan pelaporan kondisi kedaruratan bencana, kami dari BPBD Blora siap melayani selama 24 jam melalui hotline kantor maupun nomor WA kantor yang disebarluaskan ke masyarakat. Posko Tanggap Bencana kami buka 24 jam,” pungkasnya.

Acara diakhiri dengan ramah tamah dan foto bersama antara jajaran Komisi E DPRD Jawa Tengah dan jajaran Pemerintah Kabupaten Blora. Bupati ingin agar komunikasi Pemkab bersama Komisi E DPRD Jateng terus terjaga sehingga kerjasama diantara keduanya bisa terlaksana dengan baik. (Tim Liputan Humas Protokol Setda Kab.Blora)