Bupati tegaskan, BLT Dana Desa untuk warga miskin terdampak korona

Senin, 08 Juni 2020 16:00 WIB

Bupati Blora H. Djoko Nugroho menyampaikan arahannya dalam rapat evaluasi Pencegahan dan Penanganan Covid-19 tingkat desa di Pendapa Rumah Dinas Bupati Blora, Senin (8/6/2020).

BLORA (wartaMUSTIKA)—Bupati Blora H. Djoko Nugroho menegaskan jika bantuan langsung tunai, sering disingkat BLT, yang diambilkan dari dana desa diperuntukkan warga miskin yang terdampak wabah korona. Penegasan Bupati ini disampaikan saat rapat evaluasi Pencegahan dan Penanganan Covid-19 tingkat desa di Pendapa Rumah Dinas Bupati Blora, Senin (8/6/2020).

“Sesuai petunjuk dan aturan dari Menteri Desa, BLT Dana Desa itu hanya diperuntukkan kepada masyarakat miskin non DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang terdampak Covid-19. Jadi kalau ada yang bilang semua yang terdampak dapat bantuan itu salah. Kalau masalah terdampak, semuanya terdampak termasuk pertokoan besar. Apa pertokoan ini juga diberi bantuan? Kan tidak,” tandas Bupati.

Bupati menyampaikan hal itu karena masih ada beberapa Kades yang selalu didatangi LSM untuk mempertanyakan penyaluran BLT Dana Desa yang besarannya Rp 600 ribu selama 3 bulan mulai Mei lalu hingga Juli nanti.

“Jadi siapa-siapa saja yang dapat harus terlebih dahulu dimusyawarahkan melalui Musdes yang dipimpin BPD di masing-masing desa. Ketika telah disepakati siapa-siapa saja yang berhak, baru dihitung jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan Dana Desa nya. Jika ini sudah dilakukan, saya jamin Kades aman,” tambah Bupati.

Selanjutnya Bupati menambahkan bahwa menurut Peraturan Menteri Desa apabila sebuah desa memiliki Dana Desa dibawah Rp 800 juta maka wajib mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal sebesar 15 persen. Apabila Dana Desa nya Rp 800 juta hingga Rp 1 miliar maka wajib mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal 20 persen, begitu juga jika Dana Desanya Rp 1 miliar hingga 1,2 miliar maka BLT Dana Desa nya maksimal 25 persen.

“Itu maksimal, jadi tidak harus dihabiskan. Misalnya begini, desa A punya Dana Desa Rp 1 miliar maka wajib mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal 20 persennya yakni Rp 200 juta. Padahal berdasarkan Musdes yang disepakati hanya ada 75 KK penerima (non DTKS), yang hanya butuh anggaran Rp 135 juta. Sehingga ada sisa Rp 65 juta, maka ini tidak boleh lantas dibagikan lagi, namun tetap masuk kas desa sebagai Silpa,” jelas Bupati.

Begitu juga sebaliknya, jika jumlah penerima yang disepakati lewat Musdes melebihi kuota kemampuan anggaran BLT Dana Desa, maka Bupati meminta sisa data yang belum tercover BLT Dana Desa ini bisa diserahkan ke Kabupaten untuk dicover dengan Bantuan Pemkab.

“Misal Musdes nya menetapkan ada 75 KK non DTKS yang pantas menerima BLT Dana Desa, namun kemampuan Dana Desa nya hanya mampu menangani 70 KK, maka sisanya ada 5 KK laporkan ke Pemkab melalui Dinsos P3A agar bisa ditutup dengan bantuan Pemkab. Namun nilainya berbeda, Rp 200 ribu per bulannya selama 3 bulan. Beda dengan BLT Dana Desa,” tambahnya. (Tim Liputan Prokompim Blora)