Bangun bendung gerak Karangnongko, Bupati Kokok bentuk tim khusus

Rabu, 03 Juli 2019 22:30 WIB

Rapat antara Bupati Blora H. Djoko Nugroho dan jajarannya dengan tim dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo di Ruang Rapat Bupati Blora, Rabu (3/7/2019). Membahas pembangunan bendung gerak Karangnongko.

BLORA (mustika.wartablora.com)—Bupati Blora H. Djoko Nugroho yang kerap disapa dengan Bupati Kokok akan membentuk tim khusus dalam proses pembangunan bendung gerak Karangnongko di sungai Bengawan Solo perbatasan Kabupaten Blora (Jateng) dan Kabupaten Bojonegoro (Jatim). Tim khusus ini nantinya berisi beberapa lembaga terkait.

“Saya rasa pembangunan Bendung Gerak Karangnongko ini tidak jauh beda dengan pembangunan Bendung Randugunting yang saat ini juga sedang berproses di Kecamatan Japah oleh BBWS Pemali Juana. Saya minta agar Dinas PUPR dan beberapa lembaga terkait bisa membentuk tim khusus seperti yang ada pada proyek Randugunting,” kata Bupati Kokok saat mengadakan rapat dengan tim dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo di Ruang Rapat Bupati Blora, Rabu (3/7/2019).

Bupati mengapresiasi upaya BBWS Bengawan Solo yang ingin mempercepat pelaksanaan pembangunan Bendung Gerak Karangnongko yang sempat mati suri sejak 2013. Selain sebagai sarana pemenuhan air baku PDAM dan irigasi pertanian, Bupati berharap keberadaan Bendung Gerak Karangnongko ini nantinya bisa menjadi pusat kegiatan masyarakat dan menggeliatkan sektor pariwisata. Apalagi 2020 nanti tidak jauh dari lokasi Bendung Gerak juga akan dibangun jembatan Bengawan Solo yang menghubungkan Desa Medalem (Kradenan) dengan Desa Luwihaji (Ngraho).

Tim BBWS Bengawan Solo ini merupakan bagian dari Dirjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kepala BBWS Bengawan Solo, Ir. Charisal Akdian Manu, M.Si menyampaikan bahwa Bendung Karangnongko ini akan mulai dibangun pada tahun 2020 mendatang, sehingga saat ini mulai dilakukan tahapan perencanaan.

“Sebenarnya Bendung Gerak Karangnongko ini sudah digagas sejak 2013, namun tidak kunjung dikerjakan. Namun kini Bapak Presiden dan Pak Menteri minta agar proyek nasional ini bisa dikerjakan dan selesai sebelum 2024. Oleh karena itu kami berkunjung ke Blora untuk koordinasi,” ucap Ir. Charisal Akdian Manu, M.Si.

Adapun titik lokasi Bendung Gerak Karangnongko nantinya akan dibangun di Sungai Bengawan Solo yang memisahkan Desa Mendenrejo, Kecamatan Kradenan (Blora) dengan Desa Ngelo, Kecamatan Margomulyo (Bojonegoro). Volume tampungannya akan lebih besar 4 kali lipat dari Bendung Gerak Bojonegoro yang ada di Kecamatan Trucuk.

“Bendung Gerak ini dibangun untuk pengendalian banjir dan pengelolaan sumber daya air Sungai Bengawan Solo yang sangat melimpah ketika musim hujan. Dimana nantinya bisa dimanfaatkan untuk pasokan air irigasi dan kebutuhan air baku wilayah DAS Bengawan Solo yang hilirnya cukup luas,” lanjutnya.

Dengan adanya Bendung Gerak Karangnongko yang didesain memiliki 9 pintu air, nantinya bisa mengaliri kebutuhan irigasi untuk lahan seluas 1.747 hektare di sisi kiri sungai atau wilayah Kabupaten Blora. Sedangkan sisi kanan sungai akan bisa mengairi irigasi seluas 5.203 hektare di wilayah Kabupaten Bojonegoro.

Selain itu juga bisa untuk pemenuhan kebutuhan air baku PDAM, yang mana PDAM Blora bisa mendapatkan kuota air baku sebanyak 2,15 juta meter kubik atau 68 liter per detik.

“Senin lalu kami sudah bertemu dengan Ibu Bupati Bojonegoro. Alhamdulillah beliau menugaskan agar dibuat tim khusus untuk mengawal kelancaran Bendung Gerak Karangnongko ini. Kami berharap nantinya hal yang sama juga bisa dilakukan di Blora. Mengingat kami sangat butuh bantuan dari Pemda untuk sosialisasi dan pembebasan lahan,” tambah Ir. Charisal Akdian Manu, M.Si.

Di Kabupaten Blora sendiri, nantinya Bendung Gerak Karangnongko ini diprediksi akan menimbulkan wilayah genangan di empat desa. Yakni Desa Ngrawoh, Desa Nginggil, Desa Nglebak dan Desa Megeri. Sehingga akan dilakukan beberapa tahapan relokasi.

“Kami mohon bantuannya agar kepastian lahan genangan bisa diselesaikan bersama-sama dan disosialisasikan secara baik kepada masyarakat,” kata Ir. Charisal Akdian Manu, M.Si.

Pihaknya menargetkan pembangunan fisik bisa dimulai 2020 dan diresmikan 2023. Tahun ini baru masuk tahapan review detail desain, review kebutuhan anggaran, dan lelang yang rencananya akan dilaksanakan akhir tahun.

Turut hadir dalam acara tersebut, Asisten Sekda Bidang Ekonomi Pembangunan, Drs. Suryanto, M.Si, Kepala DPUPR Ir. Samgautama Karnajaya, MT, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Ir. Reni Miharti, M.Agr.Bus, Kepala DLH Ir. Dewi Tedjowati, perwakilan Bappeda Blora, Camat Kradenan dan Dewan Riset Daerah. (Tim Berita Humas Protokol Setda Blora)